Setda Ajak OPD Komitmen Perbaiki Layanan Informasi Publik

WONOSOBOZONE – Menurunnya kinerja pelayanan informasi publik di lingkup Pemkab Wonosobo selama kurun waktu 3 tahun terakhir, menjadi perhatian serius semua pihak. Sekretaris Daerah, Eko Sutrisno Wibowo bahkan menyebut hal itu semestinya menjadi evaluasi mendalam, agar kedepan tidak lagi terulang. “Hasil penilaian dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang menempatkan Kabupaten Wonosobo pada posisi tidak informatif dan masuk zona merah saya harapkan tidak terjadi lagi di masa-masa mendatang,” tegas Sekda ketika memberikan arahan di depan para peserta rapat koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup OPD se-Kabupaten Wonosobo, yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika di ruang Mangunkusumo Kamis (8/3).

Tidak sekedar untuk meningkatkan peringkat saja, perbaikan layanan informasi di jajaran OPD Pemkab, menurut Sekda juga wajib dilakukan demi menujukkan komitmen kepada masyarakat dalam hal pemenuhan informasi publik, sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Munculnya beragam kendala, khususnya terkait minimnya sumber daya manusia (SDM) di hampir semua OPD, disebut Sekda tidak seharusnya menjadi penghalang untuk optimalisasi layanan informasi publik. “Manfaatkan potensi yang ada, termasuk sudah berkembangnya media sosial sebagai sarana menyampaikan informasi kepada publik maupun menanggapi keluhan warga masyarakat terkait permasalahan fasilitas publik di sekitar mereka,” imbau Sekda. Para pemangku kewenangan di bidang layanan informasi publik di setiap OPD, diharapkan Eko juga tidak lagi membiarkan fasilitas website resmi tanpa pemutakhiran konten. “Optimalkan fungsi Website yang telah disediakan secara gratis oleh Dinas Kominfo, untuk memutakhirkan informasi terkini sehingga masyarakat lebih mudah mengakses informasi resmi, bukan sekedar hoax atau isu yang tidak jelas,” tandasnya.

Penurunan kinerja layanan informasi publik, seperti dijelaskan oleh Sekretaris Dinas Kominfo, Dwiyama SB memang tidak dapat dilepaskan dari bagaimana setiap OPD mengelola website resmi mereka. “Hasil evaluasi pelayanan informasi publik oleh Komisi Informasi menyebutkan bahwa website resmi pemkab hanya memperoleh nilai 36 dari standar 100,” ungkap Dwiyama. Dari 40 website resmi OPD, Dwiyama mencatat hanya 80 % saja yang aktif, sementara sisanya dalam kondisi yang tidak terawat. Hal itu masih ditambah dengan kurangnya upadate atau pemutakhiran konten website, di mana hanya 25 % saja OPD yang memperbarui konten, dan hanya 5 % yang memuat menu PPID. “Untuk pemanfaatan media sosial, hanya 25 % OPD yang aktif di Facebook, 40 % di twitter, Instagram 30 %, dan email sebanyak 75 %,” lanjutnya. Dari segi kelengkapan layanan, informasi, Dwiyama juga membeber perihal belum optimalnya aplikasi pendukung keterbukaan infomasi publik, dimana baru 1 % saja yang saat ini memanfaatkan.

BACA JUGA:  KORAMIL Bantu Buka Jalan Desa Ropoh Kepil

Lebih detail, Kepala Seksi Teknik Komunikasi Jaringan dan Persandian Dinas Kominfo, Wajiran juga mengungkap masih banyak OPD yang terkesan membiarkan website mereka mati suri. “Data di Dinas Kominfo menyebut sepanjang Tahun 2017, website yang diperbarui konten dan berita hanya sebanyak 68 %, sementara di triwulan pertama 2018 ini baru 32 % yang mengisi website dengan konten baru,” terang Wajiran. Padahal, menurutnya kriteria website yang baik tidak begitu rumit, karena hanya membutuhkan kualitas isi, layanan informasi publik, serta inovasi fitur pelengkapnya. Kepada setiap OPD maupun Kecamatan, Diskominfo disebut Wajiran selalu siap untuk membantu menyempurnakan website, termasuk apabila dibutuhkan untuk memberikan pelatihan bagi administratornya. “Silahkan datang langsung ke Diskominfo selama jam kerja, bagi siapa saja yang merasa memerlukan konsultasi terkait teknis website dan cara memutakhirkannya,” pungkasnya.

(Dinas Komunikasi dan Infomatika Kabupaten Wonosobo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here