RIBUAN KADES DAN PERANGKAT DESA DI BANJARNEGARA DEMO TOLAT PREMANISME OKNUM LSM

BANJARNEGARA – Ribuan orang menggelar aksi unjuk rasa menolak premanisme yang akhir-akhir ini marak dilakukan oknum yang mengaku anggota Ormas (Organisasi Kemasyarakatan) maupun LSM(Lembaga Swadaya Masyarakat) tertentu, di Alun-alun Banjarnegara, Senin (11/2/2019).

Massa yang hampir 10 ribu terdiri dari kepala desa, serta perangkat desa yang tergabung dalam Forum Kepala Desa dan Perangkat Desa (FKPD), Linmas serta warga dari 266 desa di kabupaten Banjarnegara.

Koordinator aksi, Heri Setyo Pranandi, mengatakan bahwa aksi damai ini dilakukan untuk menyuarakan aspirasi perangkat desa dalam menolak premanisme. Penyampaian aspirasi itu juga merupakan wujud bahwa masyarakat Banjarnegara bersatu melawan hoaks dan isu SARA.

“Sebagai ujung tombak pemerintahan, kepala desa dan perangkat desa siap bersatu melawan premanisme,” katanya dalam orasi.

Heri menuturkan, akhir-akhir ini desa-desa di Banjarnegara sering dibuat resah oleh oknum yang mengatas namakan sebuah LSM. Padahal, saat ini Pemerintah desa sedang giat-giatnya membangun menggunakan anggaran desa. Tetapi saat pembangunan berjalan, pemerintah desa kerap didatangi oknum mengatasnamakan LSM tertentu.

Mereka tak segan mendesak audiensi dengan pemerintah, meminta data-data dan hal lain yang merepotkan perangkat desa.

Sementara itu ketua FKPD Banjarnegara Rendra Sabita Noris dalam orasinya menyatakan, yang diperangi adalah aksi premanisme-nya, bukan LSM-nya. Menurutnya, pemerintah desa terbuka untuk kritik dan pengawasan, asal sesuai prosedur dan aturan yang ada.

Namun yang sering terjadi, oknum LSM tersebut ujung-ujungnya dinilai hanya mencari-cari kesalahan sehingga meresahkan.

“Yang kita perangi adalah premanismenya, bukan LSM nya. Kami perangkat desa seluruh kabupaten Banjarnegara siap bersatu untuk menghadapinya,” katanya.

Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono dalam sambutannya menegaskan bahwa dirinya mendukung sepenuhnya aksi yang digalang oleh FKPD tersebut. Ia juga telah menerbitkan edaran untuk memberikan perlindungan kepada para kades guna mengantisipasi pihak-pihak yang ingin mengusik jalannya kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

BACA JUGA:  Kini Panen Padi Lebih Mudah Dan Cepat Dengan Mesin Modern

Budhi menambahkan, di era keterbukaan informasi, pihaknya mendukung keberadaan UU KIP No 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Ia juga memberikan kesempatan masyarakat untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran hukum kepada aparat berwewenang secara berjenjang, serta sesuai mekanisme berlaku.

“Saya mengapresiasi pada ormas atau LSM yang menemukan kejanggalan atau penyimpangan dalam pengelolaan pelayanan pemerintahan dan anggaran yang ada di Dinas pemerintah. Namun laporan itu harus disertai dengan menunjukkan bukti-bukti yang kuat. Silakan melapor pada yang berwenang secara berjenjang dan sesuai mekanisme yang berlaku,” katanya.

Artikel inu dikutip dari gatra.com dengan judul “Tolak Premanisme LSM Ribuan Perangkat Desa di Banjarnegara Gelar Demonstrasi” Penulis Ridlo S, link
https://www.gatra.com/rubrik/nasional/pemerintahan-daerah/389626-Tolak-Premanisme-LSM-Ribuan-Perangkat-Desa-di-Banjarnegara-Gelar-Demonstrasi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.