Ratusan Pengusaha Ikuti Sosialisasi Peraturan UMK Wonosobo 2016, Naik Menjadi Rp.1.326.000

Para pengusaha peserta sosialisasi
WONOSOBOZONE – Tidak kurang dari
seratus pengusaha se-Kabupaten Wonosobo mengikuti sosialisasi Keputusan
Gubernur nomor 560/66 tahun 2015 tentang Upah Minimum pada 35 Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 yang digelar Kantor Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Wonosobo, Rabu, 2 Desember di aula Kantor Tenaga Kerja
dan Transmigrasi.

Menurut Kepala Kantor
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo, Siti Nuryanah, kegiatan ini
dimaksudkan untuk memberikan penjelasan kepada pekerja dan pengusaha tentang
Upah Minimum Kabupaten (UMK), yang mana sesuai Pergub, tahun depan UMK Wonosobo
sebesar 1.326.000 rupiah, meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar
1.166.000 rupiah. Angka ini lebih tinggi dibandingkan yang ditetapkan dalam PP
nomor 78 tahun 2015 yang ada di kisaran 1.300.000 rupiah.

Ia menambahkan,
proses penentuan UMK Wonosobo dimulai dari survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pada
bulan Januari sampai September 2015, yang dilaksanakan bersama antara Pemkab,
APINDO serta asosiasi buruh, dan setelah dilaksanakan sidang pleno pada hari
Sabtu, tanggal 26 September 2015, maka Bupati Wonosobo melalui surat nomor
518.3/452 mengusulkan ke Gubernur Jawa Tengah untuk diterbitkan penetapan UMK
dengan usulan tunggal sebesar 1.292.000 rupiah.

Setelah diadakan
penelitian di Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah dengan perhitungan
berdasarkan Peraturan Pemerintah dan perhitungan berdasarkan Peraturan
Gubernur, maka Dewan Pengupahan Kabupaten Wonosobo mengadakan sidang dan
sepakat mengusulkan angka untuk UMK tahun 2016 Kabupaten Wonosobo sebesar
1.326.000 rupiah setelah mempertimbangkan angka-angka dari Dewan Pengupahan
Provinsi.

Asisten Pemerintahan
Setda Wonosobo, Aziz Wijaya, dalam sambutan pembukaan sosialisasi menyampaikan,
dengan telah ditetapkannya upah minimum Kabupaten Wonosobo ini, ia berharap
akan berdampak positif bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan
masyarakat. Penetapan upah minimum kabupaten sendiri menurutnya telah memuat
prinsip-prinsip yang harus ditaati oleh pekerja dan pengusaha.

Bagi pekerja, prinsip
yang harus ditaati adalah untuk memelihara prestasi kerja (produktivitas) yang
ukurannya dirumuskan bersama antara pekerja dan pengusaha. Sedangkan bagi
pengusaha, perlu dipahami bahwa upah minimum adalah upah bulanan terendah yang
terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, upah minimum hanya berlaku untuk
pekerja yang bekerja dibawah satu tahun, perusahaan yang telah memberikan upah
diatas upah minimum tidak diperbolehkan menurunkan upah, pengusaha yang tidak
mampu menerapkan kebijakan upah minimum untuk pekerja diijinkan untuk melakukan
penangguhan sementara kepada pemerintah atau pejabat yang ditunjuk.

Terkait prosedur permohonan penangguhan UMK ini, menurut Kepala
Seksi Pembinaan Ketenagakerjaan, Hubungan Industrial dan Pengawasan Kantor
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Wonosobo, Sudiman, permohonan diajukan
oleh pengusaha kepada Gubernur melalui instansi yang bertanggung jawab di
bidang ketenagakerjaan provinsi paling lambat sepuluh hari sebelum tanggal
berlakunya upah minimum, paling lambat tanggal 21 Desember 2015 jam 15.30. Permohonan
penangguhan didasarkan atas kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan
pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat, yang dibuktikan
dengan adanya nomor bukti.

Sementara Ketua
APINDO Wonosobo, Aryadi, menyatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan
berbagai perusahaan, dan intinya mereka siap melaksanakan aturan UMK ini.
Disebutkannya, hubungan antara pengusaha dan buruh secara umum di Jawa Tengah,
termasuk di Wonosobo, sangat harmonis. Hal ini menciptakan kondisi bisnis yang
kondusif, yang mana ditandai dengan hampir nihilnya kegiatan demo yang
dilaksanakan oleh buruh atau pekerja.

Senada dengan Aryadi,
ketua aliansi serikat pekerja buruh Wonosobo, Andreas Suroso mengungkapkan,
pihaknya telah menyepakati besaran UMK yang ditetapkan dalam Pergub sesuai
survey KHL berdasarkan 60 item yang ada dalam KHL, seperti biaya hidup,
kebutuhan sandang dan papan. Dari hasil survey ini, pihaknya sepakat untuk
menerima angka yang ditetapkan bersama dengan APINDO seperti yang tertuang
dalam Pergub. Ia mencontohkan kasus yang terjadi di Jawa Timur, khususnya di
Gresik, yang mematok UMK diatas 3 juta, selisih jauh dengan UMK kabupaten
tetangga, Lumajang yang hanya mematok angka UMK di kisaran satu juta rupiah,
sehingga banyak perusahaan yang pindah dari Gresik ke Lumajang, yang mana
ujung-ujungnya akan merugikan buruh juga. Hal inilah yang membuat pihaknya
dalam menentukan UMK melihat secara riil kondisi kemampuan pengusaha maupun
buruh. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here