Prihatin Nikah Dini dan Minimnya Jamban Keluarga, Gubernur Jateng Kunjungi Desa Pulosaren Kepil

WONOSOBOZONE – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyambangi Kabupaten Wonosobo, Kamis (13/10). Selama sehari penuh, politisi asal PDIP yang pernah duduk sebagai legislator di DPR RI itu menggelar dialog dengan unsur pejabat Pemkab dan berbagai elemen masyarakat. Salah satu agenda Ganjar adalah bertemu dengan warga masyarakat Desa Pulosaren, Kecamatan Kepil. Di desa yang masuk dalam kategori desa sangat miskin tersebut, Ganjar berdialog dengan Kades se-Kepil dan para kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD), demi menggali informasi terkait beragam permasalahan terkait alokasi dana transfer. Selain dana transfer, permasalahan seputar tingkat pendidikan dan keterpenuhan jamban keluarga juga mengemuka sepanjang berlangsungnya dialog yang juga dihadiri Bupati Wonosobo beserta Sekda dan Kapolres tersebut.
Di depan para kades dan sekitar 250 warga yang memadati gedung serbaguna Pulosaren, Gubernur menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana transfer. “Tempel pengumuman secara terbuka agar warga desa setempat, maupun orang luar tahu betul berapa dana yang dialokasikan untuk pembangunan desa,” pinta Gubernur. Terkait alokasi dana transfer yang kini rata-rata sudah hampir mencapai 1 Milyar Rupiah per desa, Gubernur menekankan pentingnya skala prioritas kebutuhan warga masyarakat.
Selain mendorong desa agar transparan, dalam kesempatan berdialog dengan para kader pemberdayaan masyarakat desa, Gubernur meminta agar jambanisasi masuk skala prioritas. Hal itu tak lepas dari kenyataan yang ada di desa Pulosaren, dimana sebagian besar penduduknya belum memiliki jamban keluarga. Sudiro, Kades setempat sebelumnya mengakui jumlah keluarga yang memiliki jamban di Pulosaren belum mencapai 50%. KPMD, menurut orang nomor satu di Jateng itu harus mengampanyekan pentingnya jamban pribadi demi meningkatkan derajat kesehatan warga masyarakat.
Satu hal yang cukup membuat Gubernur mengerutkan kening sepanjang berbincang dengan warga, adalah munculnya keluhan KPMD akibat tingginya angka pernikahan dini. “Di desa yang kami dampingi, masih banyak warga yang menikahkan anaknya dalam usia sangat dini, sehingga berimbas pada rendahnya tingkat pendidikan,” keluh Titik, KPMD dari desa Ropoh kepada Ganjar. Ia mengaku sangat berharap agar ada intervensi pemerintah untuk menekan munculnya pernikahan dini, demi terjaminnya kelangsungan pendidikan generasi muda. Menanggapi hal itu, Ganjar menegaskan kalangan orang tua untuk lebih sadar terhadap pentingnya pendidikan anak-anak mereka. “Jangan boleh anak menikah kalau belum selesai sekolah, dan orangtua harus berani menolak ketika ada pinangan datang,” tandasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here