Percepat Realisasi, 20 LKM Disertifikasi Badan Hukum

WONOSOBOZONE – Program peningkatan kualitas permukiman (P2KP) di Kabupaten Wonosobo memasuki tahap lanjut. Setelah berakhirnya era PNPM Mandiri Perkotaan yang telah bergulir sejak Tahun 2008, Pemkab Wonosobo mengambil alih lembaga keswadayaan masyarakat (LKM) sebagai salah satu bentuk exit strategy.
Sebagai langkah awal dari proses alih kelola PNPM Mandiri ke Pemda tersebut, 20 LKM se-Kecamatan Wonosobo disertifikasi sehingga status mereka kini resmi berbadan hukum.
Acara penyerahan sertifikat yang digelar di sela kick off pencapaian target 100-0-100, di Taman Fatmawati, Selasa (29/12) dikatakan Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan, Lutfi Amin merupakan bagian dari Exit Strategy setelah beberapa tahapan pelaksanaan PNPM Mandiri.
“Tahun 2015 ini merupakan tahun Exit Strategy yaitu LKM menjadi asset Pemda dan mulai terdapatnya alih kelola PNPM Mandiri ke Pemda,” jelas Lutfi. Pelaksanaan PNPM Mandiri perkotaan di Wonosobo, dijelaskan Lutfi telah berlangsung sejak 2008.  Tahap demi tahap, mulai dari tahun pembelajaran 2008-2009, Tahun kemandirian mulai 2010 – 2012, Tahun keberlanjutan 2013-2014, hingga akhirnya pada tahun 2015 sebagai tahun exit strategy, dikatakan Lutfi telah dilalui dengan cukup baik. Fokus kunci PNPM Mandiri Perkotaan, mulai dari terwujudnya iklim transparansi di semua tingkatan pemerintah maupun masyarakat sebagai modal membangun kepercayaan antar subjek pembangunan, partisipasi seluruh pihak untuk menjamin keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan, sampai pada akuntabilitas publik sebagai prinsip konsistensi dan tanggung jawab dalam menjalankan kebijakan dan program, dikatakan Lutfi juga telah diterapkan.
“Dengan ketiga prinsip kunci tersebut, penanggulangan kemiskinan yang menitikberatkan pada community based development dapat terus sejalan dengan target pencapaian tujuan pembangunan millennium (MDG’s), yaitu mengurangi kemiskinan sebesar 50 % pada 2015,” lanjut Lutfi. Pihaknya sendiri, menurut Lutfi juga berupaya mengevaluasi pelaksanaan kegiatan PNPM sekaligus menyosialisasikan hasil penyusunan baseline  100-0-100 untuk 20 Desa se-Kecamatan Wonosobo. “Evaluasi juga dilakukan untuk 2 Desa, yaitu Sembungan Kecamatan Kejajar, dan Desa Talunombo Kecamatan Sapuran, yang merupakan pilot project,” imbuh Lutfi.

Melalui acara kick off yang dihadiri pula Ketua DPRD, Camat Kepala Bappeda hingga para pimpinan BUMD mitra serta para anggota LKM dan TIPP, Lutfi berharap akan ada perubahan pola pikir dalam upaya mencapai target 100 % air bersih, 0 % permukiman kumuh, dan 100 % sanitasi ideal. “Kami juga berharap acara ini mampu menghasilkan kesamaan pemahaman para stakeholders mengenai capaian PNPM Mandiri perkotaan beserta masalah-masalah yang dihadapi, agar menjadi input dalam proses pengambilan keputusan dalam pencapaian target 100-0-100,” pungkas Lutfi.
Tanggapan positif atas upaya menggelar kick off dan meresmikan 20 LKM berbadan hukum disampaikan Sekda, Eko Sutrisno Wibowo. Dalam sambutannya, Eko menyebut bahwa upaya menanggulangi kemiskinan melalui 100-0-100 memang menjadi tanggung jawab banyak pihak. “Adanya kick off ini akan menumbuhkan kepedulian, baik di internal Pemda, masyarakat, hingga kelompok-kelompok peduli terhadap kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan yang beralih menjadi P2KKP (Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman),” terang Sekda.
Selain itu, dari acara kick off, Sekda menyebut adanya peluang kerjasama antara pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta kesepakatan dan rencana kerja tindak lanjut bersama untuk menggapai target 100-0-100.
Source: wonosobokab.go.id

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here