Pasar Murah Pemkab Panen Kritikan

Warga terlihat berebut dan berdesak-desakan dalam Pasar Murah di Sasana Adipura Kencana, Selasa (21/6)
WONOSOBOZONE – Membuncahnya antusiasme warga masyarakat terhadap gelaran pasar murah Pemkab, yang dihelat selama 2 hari terakhir di Sasana Adipura Kencana, menuntut adanya perhatian lebih dari pihak penyelenggara. Sistem urai yang diberlakukan tanpa kupon membuat sasaran penyelenggaraan, yaitu warga kurang mampu tak sepenuhnya tepat. “Banyak orang yang bolak-balik belanja karena mereka punya uang, sehingga kami-kami yang datang belakangan tidak kebagian lagi,” keluh Tri Waryatun (55), perempuan yang mengaku datang dari Sariyoso dan baru bisa ke Pasar murah di hari terakhir, Selasa (21/6).
Waryatun bersama beberapa temannya mengaku tak kebagian beras dan harus antri sangat panjang demi mendapat kan 2 liter Minyak Goreng. Harga murah yang ditawarkan panitia penyelenggara juga ditengarai menjadi pemicu bagi para spekulan komoditas pokok. “Saya melihat ada yang membawa barang menggunakan karung, dan jelas hal itu melebihi kuota maksimal pembelian, sehingga ada kemungkinan hendak dijual kembali,” kata Apriyatno (40), warga Betengsari. Menurutnya, kondisi itu perlu menjadi perhatian agar ke depan tak berulang. Salah satu solusinya, dikatakan Apri adalah menggunakan stempel bagi konsumen yang telah membeli, seperti halnya pada pemilihan umum. “Agar ada tanda khusus yang mudah dilihat, sehingga tidak ada satu pembeli berbelanja barang yang sama lebih dari sekali,” harapnya.
Senada, Kepala Kantor Satpol PP, Faisal RB juga menegaskan perlunya pembenahan sistem pembelian di pasar murah Pemkab. Faisal menyoroti tidak tertib nya warga ketika berada di dalam antrean, sehingga berdesak-desakan dan memunculkan potensi masalah, khususnya bagi kaum lansia dan anak-anak. Panitia, dikatakan Faisal juga seharusnya menyediakan fasilitas tenaga kesehatan untuk antisipasi bila sewaktu-waktu ada warga yang membutuhkan pertolongan akibat padatnya antrean. “Petugas pengamanan juga mestinya berjaga sedari awal, demi menjaga ketertiban antrean, serta mengantisipasi adanya warga di luar kategori sasaran pasar murah,” pungkas Faisal.
Selain upaya pembenahan sistem, pasar murah yang digelar Pemkab Wonosobo, melalui Bagian Perekonomian dan Ketahanan Pangan, Dharma Wanita serta Tim Penggerak PKK itu, menurut Faisal akan lebih tepat apabila digelar di Desa. “Pemerintah Desa lebih paham kondisi warga yang benar-benar membutuhkan sembako murah, sehingga tidak akan ada warga mampu ikut antrean,” tutupnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here