Open Data Diluncurkan, Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa Bisa Dipantau 24 Jam

WONOSOBOZONE – Kabupaten Wonosobo menjadi pioneer dalam mengupayakan keterbukaan data terkait kinerja pengelolaan dana desa. Hal itu diakui langsung oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri RI, Nata Irawan seusai menjadi salah satu pembicara kunci dalam acara peluncuran Open Data Keuangan Desa di Pendopo Kabupaten, Selasa (18/7). “Saya angkat jempol kepada Kabupaten Wonosobo, yang pada hari ini sanggup meluncurkan aplikasi open data keuangan desa, karena ini menjadi yang pertama di Indonesia,” ungkap Nata. Dengan menyandang status sebagai model percontohan tersebut, Nata berharap Bupati beserta jajaran Pemerintah Kabupaten bersiap untuk menerima daerah lain, apabila sewaktu-waktu ingin berkunjung untuk mempelajari tata kelola keuangan desa di Wonosobo.

Namun demikian, di balik keberhasilan tersebut Nata mengingatkan agar semua pihak tak lantas berpuas diri. Menurutnya, masih banyak yang perlu dievaluasi terkait tata kelola keuangan desa, terlebih karena kini publik dapat melihat secara langsung data digital yang tersaji di aplikasi online. Keterbukaan data perihal pengelolaan dana desa, diakui Nata perlu diimbangi dengan optimalisasi layanan dan tanggungjawab seuai Undang-Undang desa. “Kami masih harus melakukan evaluasi, termasuk dengan BPK maupun BPKP, apakah desa-desa ini juga benar-benar mengalokasikan dana untuk pembangunan secara benar susuai Undang-Undang,” tegasnya. Demi mendorong akuntabilitas tata kelola keuangan desa, Nata juga mengaku telah mengalokasikan anggaran untuk memberikan pelatihan kepada seluruh perangkat di lebih dari 74 ribu desa, dan menargetkan tuntas pada Tahun 2019 mendatang. Kapasitas sumber daya manusia, dikatakan Nata menjadi kata kunci dalam pengelolaan dana desa, yang kini secara Nasional sudah mencapai lebih dari 60 Triliyun Rupiah.

Terkait keberhasilan melucurkan open data keuangan desa, Kepala Bagian Pemerintahan Setda, Tono Prihatono menjelaskan bahwa hal itu tak lepas dari dukungan banyak pihak. Lembaga INFEST Jogja sebagai mitra disebut Tono sangat berperan dalam suksesnya program tersebut. Jajaran perangkat desa juga diakuinya sangat layak diapresiasi, karena mereka benar-benar memperlihatkan kesungguhan untuk berubah, dari pengelolaan keuangan secara manual, ke arah digital. “Rekan OPD, dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika juga tak kalah penting, karena mereka menjadi salah satu fasilitator yang menyediakan perangkat lunak sehingga terwujud keterbukaan informasi data keuangan desa ini,” bebernya.

BACA JUGA:  Jaringan Internet Desa Segera Diperluas

Sementara, Kasubbag pemerintahan desa Aldhiana Kusumawati mengungkap tujuan dari dibukanya data keuangan desa sehingga bisa dipantau semua pihak, adalah demi mengajak publik untuk turut berpartisipasi dalam proses memajukan desa. “Karena kami percaya bahwa keterbukaan informasi publik adalah salah satu kunci sukses untuk menggerakkan semua partisipasi dan kekuatan desa menuju masyarakat sejahtera,” kata Aldhiana. Di website pemerintah Kabupaten Wonosobo yang beralamat di datadesa.wonosobokab.go.id, Aldhiana menyebut masyarakat bisa melihat dan memantau perkembangan alokasi dana desa, termasuk RPJM Desa, RKP Desa, sampai APB Desa secara langsung.

3 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.