Kunjungi Wonosobo, Tim Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, Tertarik Pengelolaan Open Data Desa

WONOSOBOZONE – Tim Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, bersama rombongan mengunjungi Kabupaten Wonosobo, untuk berdiskusi terkait pengelolaan dan pertanggung jawaban Dana Desa serta implementasi Open Data Keuangan Desa. Dalam kunjunganya tersebut dipimpin langsung oleh Drs. Helmizar, M.E selaku Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara.


Helmizar mengatakan, Ada beberapa alasan, kami datang ke Wonosobo, salah satunya ingin melihat bagaimana Dana Desa dikelola dan dimanfaatkan di Wonosobo, pada tahun 2017 penggunaan Dana Desa didominasi oleh Bidang Pembangunan sebesar 79,5% dari realisasi, akan tetapi juga terlihat perbaikan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Persentase Penduduk Miskin, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) selain itu kami tertarik menggali lebih jauh soal inisiasi Open Data Keuangan Desa sebagai bentuk perlibatan masyarakat dalam pengawasan Keuangan Desa.

Sebagai Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, instansi kami mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang anggaran dalam pelaksanaan dan pengawasan anggaran,” terang Helmizar,

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara mengapresiasi upaya dan inovasi yang dilakukan di Wonosobo dalam mengawal Dana Desa. “Cerita keberhasilan ini akan menjadi bahan yang menarik bagi kami untuk melaporkannya dalam rapat paripurna DPR RI,” pungkas Helmizar.


Diskusi yang dibuka oleh Asisten Pemerintahan Sekda, Drs Aziz Wijaya tersebut, berlangsung di ruang rapat Kertonegoro Setda dan diikuti oleh beberapa perangkat daerah seperti Bagian Pemerintahan Setda, Inspektorat, Bappeda, BPPKAD, Diskominfo, Dinas Sosial PMD, Kecamatan Garung juga perwakilan dari desa Kades Ngadikerso, Kades Kuripan, Sekdes Gondang, Sekdes Semayu dan perwakilan dari organisasi masyarakat sipil, Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3), Rabu (10/7/2019).


Sementara itu saat diskusi berlangsung, Kades Kuripan, Suranto, mengatakan, Dana Desa yang sudah 5 tahun ini bisa berdampak untuk peningkatan asli desa. 

BACA JUGA:  Wonosobo Tuan Rumah Festival HAM Indonesia 2018

Tidak mudah membawa mindset masyarakat memanfaatkan dana desa untuk pemberdayaan ekonomi, karena rata-rata justru aspirasi masyarakat menginginkan soal infrastruktur. Kades Ngadikerso, Dul Rokhim, melengkapi bahwa kadang ada tuntutan dana tersebut dapat dibagi merata setiap dusun, akan tetapi pihaknya selalu berupaya untuk mendorong masyarakat menyepakati prioritas yang sudah dituangkan dalam RPJMDesa termasuk juga mendorong masyarakat tidak patah semangat mengembangkan singkong menjadi produk makanan. Kedua Kades tersebut juga menceritakan bagaimana proses musyawarah perencanaan desa di desanya masing-masing,” paparnya.

Kabag Pemerintahan Setda, Tono Prihatono menceritakan bagaimana pemerintah Kabupaten Wonosobo mengawal Dana Desa. Wonosobo merupakan daerah termiskin di Jawa Tengah, dan kemiskinan itu posisinya ada di desa.

Selain itu kita juga masih punya masalah dengan akses warga terhadap pengambilan keputusan di desa dan semua masalah itu tidak bisa selalu mengandalkan supra desa untuk mengawasi. Kami yakin bahwa proses akuntabilitas keuangan desa hanya akan efektif jika masyarakat terlibat dan mendapatkan informasi. Akhirnya Open Data Keuangan Desa ini diambil sebagai pintu masuk untuk mengatasi semua masalah itu,” terangnya.


Tono juga menjelaskan, Pemerintah kabupaten juga mendorong desa untuk melakukan intervensi penanganan kemiskinan melalui 8 (delapan) area kemiskinan  mikro yakni peningkatan kualitas hidup melalui

Gerakan 100-0-100”; Fasilitasi jaringan listrik tempat tinggal bagi masyarakat miskin; Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan bagi warga usia produktif dan disabilitas; Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui gerakan masyarakat hidup sehat, revitalisasi posyandu dan posbindu, upaya pencegahan dan penanganan stunting; Peningkatan kualitas keluarga melalui pengembangan program “Kampung Keluarga Berencana”; Revitalisasi program wajardikdas dengan “Gerakan Kembali ke Sekolah” melalui pendidikan formal maupun non formal; Peningkatan literasi untuk kesejahteraan melalui “Gerakan Perpustakaan Seru” serta Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan aset dan potensi desa sesuai dengan kearifan lokal,” tandas Tono.

BACA JUGA:  DPC Hanura Wonosobo targetkan 8 kursi DPRD


Sedangkan Kasubag keuangan dan Aset Desa, Aldhiana Kusumawati menjelaskan bahwa Inisiasi Open Data Keuangan Desa merupakan Inisiatif membangun mekanisme e-budgeting untuk desa di Wonosobo sekaligus meletakkannya sebagai data terbuka yang dapat diakses secara “real time” oleh masyarakat.

“Proses ini dibangun lama sejak 2016, karena tidak hanya menyangkut soal software dan hardware, tapi juga brainware. Saat ini dimanapun kapanpun dan siapapun bisa melihat data perencanaan dan keuangan desa di Wonosobo dengan mengakses https://datadesa.wonosobokab.go.id/,” ungkapnya. (Why/WZ)

KPUD Wonosobo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.