Human Right City, Inovasi Bupati Wonosobo Abdul Kholiq Arif

WONOSOBOZONE – ”Jangan takut lagi datang ke Wonosobo.” Kalimat itu sering dilontarkan Bupati Wonosobo Abdul Kholiq Arif. Kini bupati yang mengawali karir di pemerintahan sebagai wakil bupati pada 2000–2005 itu bisa bangga karena Wonosobo menjadi daerah yang aman.
Saat pertama menjabat Wabup, kata Kholiq, Wonosobo cukup mengerikan. Dia bahkan melihat orang dibakar hidup-hidup oleh sekelompok orang karena dendam. Kondisi pasar sepi, kriminalitas tinggi, serta aparat takut kepada preman. Banyak pula orang yang berkelahi dan rakyat mengeluh tidak aman. ”Kondisi itu tidak bisa ditoleransi lagi,” kata pria kelahiran Wonosobo, 16 September 1968, itu.
Kholiq berupaya mencari tahu penyebab situasi tersebut. Dia berkeliling ke kampung-kampung dan dusun-dusun. Di antara 918 dusun, 870 dusun dikunjungi untuk mendengarkan suara warga. Dari hasil blusukan itu, Kholiq menyimpulkan persoalan ekonomi yang menjadi penyebab masyarakat Wonosobo saat itu ”bersumbu pendek.” Keluhan warga, antara lain, infrastruktur buruk, akses pendidikan susah, akses kesehatan tidak terjangkau, jalur transportasi antardesa buruk, lingkungan rusak, serta akses ekonomi sulit.
Karena itu, begitu dilantik menjadi bupati pada 2005, Kholiq langsung membuat database kebutuhan dasar warga Wonosobo. Dia pun membangun jalan poros desa antar-kecamatan sepanjang 810 kilometer. Untuk meningkatkan akses pendidikan, dibangun 1.300 ruang kelas baru, mulai SD hingga SMA.
Jauh sebelum ada Undang-Undang Desa, Kholiq memperkuat layanan dan pembangunan desa dengan memunculkan kebijakan dana alokasi desa (DAD). Setiap desa mendapatkan alokasi dari APBD mulai Rp 100 juta hingga Rp 150 juta per tahun. ”Pembangunan kebutuhan dasar itu dapat kami penuhi dari 2006 hingga 2008,” kata mantan wartawan Jawa Pos itu.
Tidak cuma itu. Untuk pelayanan kesehatan, Kholiq memiliki program kesehatan yang terjangkau dengan mendirikan poliklinik kesehatan desa (PKD). Di antara 238 desa, 191 desa memiliki PKD. Kemudian, didirikan 27 puskesmas, 7 di antaranya puskesmas rawat inap.
”Dari 15 kecamatan di Wonosobo, kondisi geografisnya pegunungan. Maka, pelayanan kesehatan harus didekatkan ke desa dan di kecamatan melalui puskesmas rawat inap,” katanya.
Sepanjang memimpin Wonosobo, Kholiq juga berhasil membuat dusun terang. Sebelumnya, 156 dusun gelap karena belum mendapatkan akses listrik. Pada 2012, dusun terang terwujud.
Pada sektor pertanian, telah dibangun 2.200 kilometer irigasi. ”Irigasi mulai primer, sekunder, sampai yang jaringan cacing-cacing. Pada 2012, semua sudah terbangun,” katanya.
Pemenuhan kebutuhan dasar sudah dilakukan. Upaya selanjutnya adalah harmonisasi elemen-elemen masyarakat. Kholiq selalu mengedepankan pendekatan kemanusiaan. Ketika banyak kasus penyerangan terhadap jamaah Ahmadiyah, Kholiq pun mengantisipasinya. Maklum, di Wonosobo terdapat sekitar 6 ribu jamaah Ahmadiyah. 
”Saya aktif kumpulkan para pemuka agama, duduk satu meja, berdialog, menggagas pembangunan daerah, doa bersama, sampai menanam bersama, merawat hutan bersama,” katanya.
Untuk mengikis premanisme, Kholiq bekerja sama dengan instansi terkait seperti TNI dan Polri. Saat awal menjabat, premanisme ada di mana-mana. Kholiq meminta TNI untuk memberikan pelajaran kepada preman. ”Kalau tertangkap memalak, mabuk di tengah jalan, mereka ditangkap aparat TNI. Hukumannya bukan fisik. Mereka diminta mandi pakai sabun batangan sampai habis. Setelah itu, hormat bendera Merah Putih berjam-jam di halaman Kodim,” katanya.
Setelah berhenti melakukan tindak kriminal, Kholiq kemudian memberikan pelatihan kepada para preman untuk bekerja. Ada yang menjadi pedagang, mendirikan badan usaha, serta berwirausaha.
”Semuanya itu soal perut. Mereka punya keluarga. Mereka juga punya cita-cita hidup wajar seperti orang kebanyakan. Itu yang menjadi kunci saya,” katanya.
Dari kerja keras Kholiq itu, pada 2009, berdasar survei dari Komisi Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Kabupaten Wonosobo menjadi kabupaten teraman peringkat ke-8 di Indonesia. Kemudian, di Jawa Tengah, Wonosobo menjadi kabupaten yang berhasil dalam menangani konflik. Dampaknya, kunjungan wisatawan meningkat. Perekonomian juga tumbuh.
Kholiq pun menggagas Wonosobo sebagai kota ramah hak asasi manusia (HAM) atau human right city. Yakni, kota yang menjamin pemenuhan hak dasar warga seperti pendidikan, kesehatan, jaminan rasa aman, lingkungan yang sehat, serta fasilitas publik yang tidak diskriminatif terhadap kaum disabilitas.
”Kami sudah menelurkan Peraturan Daerah tentang Pemenuhan Hak Disabilitas, Perda Kota Ramah HAM, dan Perda tentang Reformasi Birokrasi,” katanya.
Selamatkan 22 Ribu Ha Hutan
SEBAGAI daerah pegunungan, Wonosobo memiliki risiko tanah longsor apabila kawasan hutan tidak dijaga. Saat menjabat bupati, dia mendapati 30 ribu hektare hutan rusak. Tidak ada pilihan lain selain harus dilakukan reboisasi.
Kholiq mengajak banyak pihak untuk terlibat melalui berbagai terobosan. Sejak 2006 dia bekerja sama dengan Perhutani, membuat bukit wartawan, bukit tentara, serta berdakwah lewat buku tulisannya berjudul Khotbah Lingkungan. Pada 2007 dia membentuk Tim Kerja Pemulihan Dieng (TKPD).
’’Melalui TKPD ini, kami membuka diri untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk LSM-LSM lingkungan,” katanya.
Alhasil, di antara 30.000 hektare lahan yang gundul, saat ini tinggal 7.800 hektare. Sebagian besar merupakan kawasan hak milik warga di Kecamatan Kejajar, Watumalang, Kertek, dan Garung. ’’Program ini tidak berhenti, terus bergulir sampai kondisi lingkungan benar-benar pulih sekaligus mengajak kabupaten tetangga sebagai kawasan hilir Sungai Serayu,” lanjutnya.(sumali ibnu chamid/JPNN/c6/tom)
Source: jawapos.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here