Dana Transfer Desa Alokasikan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

WONOSOBOZONE.COM – Mendapat predikat Kabupaten Termiskin se-Jawa Tengah di Tahun 2014, Kabupaten Wonosobo gencar untuk melakukan perbaikan-perbaikan diberbagai aspek. Diantaranya memaksimalkan Dana Transfer Desa yang masuk dengan mengalokasikan ke pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Oleh karena itu, didampingi SKPD terkait, ratusan kepala desa dan kelurahan bersama BPD se Kabupaten Wonosobo ikuti orientasi program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), di Gedung Sasana Adipura Kencana, Selasa (24/11), dan didampingi SKPD terkait. 
Ketika diwawancarai oleh Jurnalis wonosobozone.com di sela acara, Kepala Bagian Pemerintahan Setda Wonosobo, Tri Antoro, menyampaikan kebijakan pengalokasian dana tansfer ke desa pada program KKBPK sesuai Peraturan Bupati nomor 47 tahun 2015 tentang pedoman pelaksaan dana transfer ke desa tahun 2015, yang mana salah satu program prioritas pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, yang digunakan untuk menunjang gerakan pengendalian penduduk dan upaya mewujudkan keluarga sejahtera. ”Diantaranya melalui pemberian kontribusi untuk penyediaan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, fasilitasi pelaksanaan kegiatan Kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lanjut Usia; dan memberi kontribusi untuk pengembangan gerakan imunisasi dan gizi keluarga”, ungkap Tri Antoro. 
Sementara Pj Bupati Wonosobo, Satriyo Hidayat, berpesan kepada seluruh kades dan BPD, untuk melaksanakan program KKBPK, sesuai kewenangan dan kewajiban desa, sebagai upaya meningkatkan kualitas masyarakat berbasis keluarga maka Desa/Kelurahan dengan mengikutsertakan kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) beserta sub PPKBD-nya dalam penyusunan perencanaan pembangunan Desa/ Kelurahan.
Selain itu, Satriyo meminta agar memasukkan program KKBPK dalam Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Desa dan dibahas dalam Musyawarah Desa. “Kegiatan diarahkan untuk mendorong peran aktif masyarakat dalam penggerakan Keluarga Berencana melalui operasionalisasi PPKBD beserta sub PPKBD, kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS, serta membantu memperkuat based line data keluarga dan data potensi desa sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan desa”, Tegas Satriyo.
Satriyo juga mengingatkan bahwa potensi masalah kependudukan di Kabupaten Wonosobo saat ini adalah median usia nikah pertama wanita. Berdasarkan hasil Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, median usia nikah wanita Wonosobo adalah 16,7 tahun. “Kondisi ini menyebabkan tingginya Age Specific Fertility Rate (ASFR) atau jumlah wanita usia 15-19 tahun yang telah melahirkan anak pertamanya yakni sebesar 90 per 1000 wanita usia 15-19 tahun”, pungkas Pj Bupati.
Untuk itu, Satriyo meminta agar para kades serius mengatasi hal ini, dengan melibatkan berbagai kader KB dan penyuluh di tingkat desa, serta memaksimalkan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR) di semua tingkatan. Termasuk dengan melibatkan semua fasilitas kesehatan di tingkat desa dan kecamatan, seperti Klinik Keluarga Berencana, baik milik Pemerintah maupun swasta, Puskesmas beserta jejaringnya seperti PKD di setiap Desa, serta memaksimalkan penyediaan informasi di lini lapangan melalui kelompok-kelompok kegiatan seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). (Ard)
Ilustrasi Web
Source : wonosobozone.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here