• Selasa, 6 Desember 2022

Taj Yasin Sebut Potensi Korupsi Bisa Terjadi Jika Tak Ada Integritas

- Senin, 26 September 2022 | 21:10 WIB
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yaasin Maimoen memberikan paparan pada Bintek Anti Korupsi (Dok Pemprov Jateng)
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yaasin Maimoen memberikan paparan pada Bintek Anti Korupsi (Dok Pemprov Jateng)

WonosoboZone - Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan, potensi korupsi yang dilakukan oknum kades atau perangkat desa, mungkin terjadi bila tidak ada integritas. Hal itu karena, pemerintah pusat menganggarkan dana desa dengan jumlah yang fantastis.

Selain dana desa, menurutnya, adapula bantuan provinsi yang ditujukan untuk pengembangan desa, mulai dari ketahanan, sarana prasarana, hingga peningkatan sumberdaya manusia (SDM).

Catatannya, sejak 2017 Dana Desa untuk Jawa Tengah selalu meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2015, Dana Desa untuk Jateng sebesar Rp2,2 triliun, 2016 Rp5 triliun, 2017 Rp6 triliun, 2018 Rp6,7 trliun, 2019 Rp7,8 triliun, sedangkan untuk 2020-2022 jumlahnya tetap Rp8,1 triliun.

Baca Juga: 29 Desa di Jateng Jadi Percontohan Desa Anti Korupsi, Mana Saja?

“Saya berharap, panjenengan semua, karena ini sudah di era keterbukaan, maka kita juga ikut antisipasi terhadap permasalahan antikorupsi di pemerintahan kita masing-masing,” tutur Wagub seperti dikutip dari laman resmi Pemprov Jateng.

Gus Yasin, sapaan wagub, menyinggung kasus dugaan korupsi yang sempat menyasar seorang Kades di Kabupaten Blora. Kades tersebut diduga menyelewengkan Dana Desa 2019-2021, hingga menyebabkan kerugian Rp648 juta.

Menurutnya, modus yang digunakan oknum kades masih konvensional. Mereka, melakukan mark up, program fiktif, pemotongan anggaran dan pembelian barang tak sesuai spesifikasi.

Baca Juga: Ribuan Kades di Jateng Diajari Cara Perangi Korupsi

“Ada catatan di Kabupaten Blora penangkapan terhadap oknum Kades. Nah, kemarin dengan program satu OPD satu desa binaan kita (pemprov) ke sana memberikan edukasi dan memberikan digitalisasi. Saya harap, perangkat desa jangan (menurut) apa kata kades, tapi perangkat juga untuk pengawasan bersama,” urainya.

Selain perangkat, masyarakat juga diharap ikut mengawasi. Pemerintah desa juga diminta terbuka dengan mengumumkan bantuan atau proyek yang sedang dikelola desa.

Halaman:

Editor: Rochmad Tri Apriliyanto

Sumber: jatengprov.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Sebanyak 126 PNS di Wonosobo Terima SK Pensiun

Jumat, 2 Desember 2022 | 07:10 WIB

BLT di Magelang Mulai Disalurkan Kepada 8.059 KPM

Kamis, 1 Desember 2022 | 20:31 WIB
X