• Senin, 15 Agustus 2022

2 Tahun Terkendala Covid, Rapimnas APTI Digelar Bahas Nasib Petani Tembakau

- Kamis, 30 Juni 2022 | 12:57 WIB
APTI saat menggelar Rapimnas dengan mengusung tema “Petani Bersatu, Indonesia Maju” di Hotel Kesambi Hijau, Semarang selama dua hari tanggal 27-28 Juni 2022 kemarin. (WonosoboZone/Adi Nugroho)
APTI saat menggelar Rapimnas dengan mengusung tema “Petani Bersatu, Indonesia Maju” di Hotel Kesambi Hijau, Semarang selama dua hari tanggal 27-28 Juni 2022 kemarin. (WonosoboZone/Adi Nugroho)

WonosoboZone – Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) kembali menggelar Rapimnas setelah dua tahun tertunda akibat pandemi Covid-19, yang kali ini mengusung tema “Petani Bersatu, Indonesia Maju”, Rapimnas sendiri dilaksanakan di Hotel Kesambi Hijau, Semarang selama dua hari sejak tanggal 27-28 Juni 2022.

Berbagai pihak hadir dalam kegiatan ini termasuk anggota asosiasi hingga perwakilan dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, hingga Kementerian Keuangan.

Menurut Ketua Umum APTI, Agus Parmudji Rapimnas tersebut membahas masalah petani tembakau yang terkendala musim yang tidak menentu serta perubahan harga hasil panen. 

Baca Juga: Pemerintah Tetapkan Idul Adha 2022 Jatuh Pada 10 Juli, Muhammadiyah 9 Juli

Belum lagi regulasi yang dianggap tak berpihak pada petani.

Mulai belum diaturnya regulasi kran impor tembakau, rencana revisi PP 109 tahun 2019 yang belum memperoleh kepastian, hingga kenaikan cukai yang terus terjadi setiap tahun yang dianggap sebagai momok dan berefek domino negatif bagi kalangan petani.

“Rapimnas ini kami lakukan lagi untuk menghasilkan dokumen kesepakatan strategis dari asosiasi petani untuk diusulkan kepada pemerintah pusat dalam waktu dekat karena ini menyangkut nasib dan perut 6 juta orang petani dan buruh tembakau di Indonesia,” jelasnya, Kamis (30/6/2022).

Baca Juga: Dingin Pagi Ini, Dieng Kembali Diselimuti Embun Es

Terdapat beberapa rumusan yang disepakati dalam Rapimnas kali ini. Menurut Agus, rumusan itu akan diajukan sebagai bentuk rekomendasi jangka pendek kepada pemerintah pusat.

Yakni mendorong pemerintah untuk mempercepat pengaturan importasi tembakau, mendesak pemerintah menerbitkan perlindungan tentang tata niaga pertembakauan nasional, meminta 50 persen hasil DBHCHT yang kembali ke daerah dapat difungsikan untuk meningkatkan bahan baku, menolak revisi PP nomor 109 tahun 2012, dan menolak kenaikan cukai pada tahun 2023 mendatang.

Halaman:

Editor: Ilham Ardha Saputra

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X