• Senin, 15 Agustus 2022

Kesadaran Pejabat Di Jateng Laporkan Gratifikasi Tinggi, Begini Modus Dan Besarannya

- Selasa, 28 Juni 2022 | 21:52 WIB
Pelaksana tugas Inspektur Provinsi Jawa Tengah Dhoni Widianto. (Istimewa)
Pelaksana tugas Inspektur Provinsi Jawa Tengah Dhoni Widianto. (Istimewa)

WonosoboZone - Langkah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk mencegah korupsi di jajarannya menuai apresiasi dari Pelaksana tugas Inspektur Provinsi Jawa Tengah Dhoni Widianto. Hal ini dikarenakan, upaya tersebut juga ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak memberikan gratifikasi kepada pejabat.

Menurut Data Inspektorat Provinsi Jawa Tengah selaku Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), setiap tahun terdapat pelaporan penerimaan gratifikasi dari pejabat di lingkungan Pemprov Jateng. Dalam laporan tersebut tercatat, sejak 2018 ada 14 laporan dengan nilai Rp 61.100.000, di 2019 ada 19 laporan gratifikasi dengan nilai Rp 10.250.000 dan SGD 1.000, pada 2020 terdapat 11 laporan dengan nilai Rp 6.665.000. Sementara di 2021 ada 33 laporan dengan nilai Rp 18.357.300 dan hingga bulan Mei 2022 terdapat 20 laporan senilai Rp 27.516.000. 

Dalam hal ini menurut Dhoni keseriusan dari Pemprov Jateng untuk mengendalikan gratifikasi telah dimulai sejak Ganjar Pranowo memerintah di periode pertama. Hal itu dilakukan dengan mengeluarkan Pergub no 59 tahun 2014 dan diubah dengan Pergub no 24 tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi. 

Baca Juga: GWS Diharapkan Mampu Wujudkan Kemandirian Ekonomi Perempuan di Wonosobo.

"Pergub tersebut mengatur antara lain mengenai definisi gratifikasi, jenis-jenis gratifikasi yang wajib dan tidak wajib dilaporkan, tata cara pelaporan, unit pengendalian gratifikasi, hak dan kewajiban pelapor serta perlindungan bagi pelapor," ujarnya Selasa (28/6/2022). 

Ia menyebut, gratifikasi wajib dilaporkan kepada UPG atau KPK bilamana hal itu berkaitan langsung dengan jabatan dan berlawanan dengan dengan tugas dan kewajiban penerima selaku pegawai negeri/penyelenggara negara. Namun, jika pemberian tidak berkaitan dengan kewenangan jabatan, berlaku umum, tidak bertentangan dengan peraturan, nilainya wajar dalam batasan tertentu, dan sebagai bentuk pemberian dalam ranah adat istiadat, kebiasaan serta norma masyarakat hal tersebut tidak wajib dilaporkan.

Diungkapkan Dhoni, gratifikasi biasanya diberikan dalam bentuk paket makanan atau minuman. Paling banyak diberikan pada saat momen hari raya keagamaan. 

Baca Juga: Pedagang Di Semarang Keluhkan Ribetnya Pembelian Migor Dengan Aplikasi Pedulilindungi

"Ada pemberian gratifikasi barang berupa tas dengan nilai 600 dolar Amerika atau setara Rp 8.550.000. Modus pemberian gratifikasi yang digunakan, biasanya berupa bingkisan/parsel sebagai hadiah atau ucapan terima kasih. Pemberian gratifikasi didominasi kepada pejabat atau staf yang mempunyai kewenangan tertentu," paparnya.

Dhoni mengatakan, gratifikasi adalah bentuk suap terselubung. Tindakan ini berpotensi mendorong ASN bersikap tidak profesional, tidak objektif dan tidak adil dalam melaksanakan tugas. Apabila pegawai negeri diberi gratifikasi yang dilarang, tindakan yang harus dilakukan adalah menolak pemberian tersebut. Jika pada kondisi tertentu tidak dapat menolak, maka wajib melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut ke KPK

Halaman:

Editor: Ilham Ardha Saputra

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X