• Jumat, 1 Juli 2022

MUI Sesalkan Putusan PN Surabaya Sahkan Pernikahan Beda Agama

- Rabu, 22 Juni 2022 | 12:42 WIB
Ilustrasi Putusan PN
Ilustrasi Putusan PN

WonosoboZone - Majelis Ulama Indonesia (MUI) sangat menyayangkan keputusan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang mengesahkan pernikahan beda agama MUI menganggap putusan tersebut berlawanan dengan aturan hukum yang ada di Indonesia.

"Kedua pasangan berbeda agama dan berbeda keyakinan bertentangan dengan UU No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu," ujar Sekjen MUI Amirsyah Tambunan di Jakarta dikutip oleh Wonosobozone dari haluan.Com, Rabu (22/6).

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan permohonan pernikahan beda agama di hadapan pejabat kantor dinas kependudukan dan catatan sipil (dispendukcapil) setempat.

Baca Juga: Fenomena Astronomi Langka Tanggal 24 Juni Besok, Terjadi 18 Tahun Sekali!

Juru Bicara Pengadilan Negeri Surabaya Gede Agung menjelaskan bahwa putusan mengabulkan permohonan pernikahan beda agama tersebut ditetapkan oleh hakim tunggal Imam Supriyadi.

Hakim tunggal Imam Supriyadi yang meneliti perkara ini merujuk pada Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 35 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Selanjutnya pada tanggal 26 April 2022 menetapkan untuk mengabulkan permohonan para pemohon.

Amirsyah mengatakan pernikahan beda agama di negara Indonesia bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 29 tentang kebebasan dan kemerdekaan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Baca Juga: RUU KIA Juga Atur Suami Boleh Cuti 40 Hari Untuk Dampingi Istri Melahirkan

Dalam pasal tersebut kata Amirsyah, dijelaskan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha Esa dan Negara yang menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya serta kepercayaanya itu.

Selain itu, pernikahan beda agama juga melawan konstitusi yang telah dijelaskan pada UUD 1945 Pasal 28 B. Dalam pasal 28 B (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dengan perkawinan beda agama maka terjadi pertentangan logika hukum, karena selain beda agama juga berbeda kepercayaan yang dianut oleh calon pasangan suami istri yang dalam kasus ini harus ditolak atau dibatalkan," kata Amirsyah.***

Halaman:

Editor: Rochmad Tri Apriliyanto

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kunjungi Ukraina, Jokowi Bawa Misi Perdamaian

Kamis, 30 Juni 2022 | 21:30 WIB
X