• Jumat, 1 Juli 2022

Miris, Dalam Rancangan KUHP Tak Ditemukan Ancaman Hukuman Mati Bagi Maling Uang Rakyat

- Senin, 20 Juni 2022 | 20:33 WIB
Ilustrasi hukuman mati. /iStock/Enrique Ramos Lopez
Ilustrasi hukuman mati. /iStock/Enrique Ramos Lopez

WonosoboZone - Hukuman di Indonesia saat ini akan tampak semakin tumpul keatas dan tajam kebawah, hal ini dikarenakan telah banyak ketegasan yang diperlihatkan bagi para penghina penguasa, sedangkan terhadap maling uang rakyat pasal-pasal yang tercantum dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tampaknya semakin 'lembek'.

Dalam aturan disebutkan bahwa hukuman bagi pelaku tindakan pencurian uang rakyat yang jelas sangat merugikan Negara, terutama rakyat bisa dibilang begitu ringan.

Usaha pemberantasan korupsi saat ini tertuang dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 2001, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang berbunyi:

Baca Juga: Penuhi Kebutuhan Sehari-Hari Angelina Sondakh Kini Jadi Pengamen

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".

Dalam ayat (2) bahkan disebutkan dalam keadaan tertentu tetap ada kemungkinan maling uang rakyat mendapatkan hukuman mati.

"Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan," kata aturan tersebut.

Baca Juga: Satu Data Kependudukan, Modal Vital Pembangunan Daerah

Sementara pada Pasal 603 RUU KUHP, ancaman minimum bagi maling uang rakyat justru diturunkan menjadi 1 tahun penjara.

"Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI," tutur aturan tersebut.

Halaman:

Editor: Ilham Ardha Saputra

Sumber: pikiran-rakyat.com

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kunjungi Ukraina, Jokowi Bawa Misi Perdamaian

Kamis, 30 Juni 2022 | 21:30 WIB
X