Angkutan Umum Direncanakan Ramah Difabel 

WONOSOBOZONE – Sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kabupaten Wonosobo Ramah HAM, Pemerintah berkomitmen menyelaraskan semua kebijakan Daerah agar sesuai dengan prinsip penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM. Upaya tersebut dllakukan secara berkesinambungan, sesuai dengan sumber daya yang ada, dan melibatkan partisipasi masyarakat. 


Sejalan dengan hal tersebut, satu babak baru dalam upaya penghormatan HAM kembali dilakukan. Kali ini, inisiatif dari elemen masyarakat peduli penyandang disabllitas tuli/tuna rungu, yang kemudian disinergikan dengan upaya Pemkab Wonosobo untuk secara berangsur mewujudkan angkutan umum yang lebih ramah HAM. 


Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Senin, 15 Januari 2018. di Sasana Adipura Kencana, dalam bentuk Seminar “Membangun Dalam Kesunyian”. Forum ini merupakan sarana untuk berbagi, menumbuhkan semangat, sekaligus mengembangkan produktifitas bagi para penyadang disabilitas tuna rungu agar produktif dan berkontribusi kepada keluarga, masyarakat dan bangsa. 


Seminar akan diikuti masyarakat umum maupun kalangan penyandang disabilitas, dengan narasumber kompeten antara lain Prof. Michael Stein dari Amerika Serikat, juga Bp. Pieter Andika dari peneliti bahasa lsyarat LBRl Jakarta, serta Muhammad Dali Muhlin, motivator tuli dari Jogjakarta. 


Beriringan dengan acara tersebut, akan dilakukan launching bel sebagai alat penanda berhenti pada angkutan umum. Bel ini berguna bagi penyandang disabilitas tuli/tuna rungu ketika akan berhenti pada suatu tempat, dan akan diperluas pada berbagai segmen angkutan umum. 


Acara ini digagas oleh Komunitas Tuna Rungu Wonosobo (KTRW), Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin), serta alumni Dena Upakara dan Don Bosco, bekerjasama dengan Desk Wonosobo Ramah HAM. Menurut Tono Prihatono dari Desk, kolaborasi ini secara sederhana menunjukkan bahwa kemitraan antara Pemerintah bersama masyarakat/komunitas sangat terbuka untuk dilakukan, termasuk untuk isu dan sektor lainnya. “Kami apresiatif dengan dengan prakarsa rekan-rekan KTRW dan Gerkatin, sekaligus memberi ide untuk kami kolaborasikan dengan Pemkab khususnya Dinas Perkimhub yang memiliki kebijakan pengaturan angkutan umum.” jelas Tono. 

BACA JUGA:  Mayoritas Santri Tak Miliki Jaminan Kesehatan


Kabag Pemerintahan Setda itu juga menandaskan, bahwa angkutan umum yang lebih ramah HAM sudah banyak disuarakan termasuk oleh komunitas perempuan, lansia maupun masyarakat lainnya. Untuk itu, ke depan launching bel tanda bunyi ini akan didorong menjadi kebijakan angkutan umum yang lebih ramah HAM, termasuk sebagai persyaratan uji kendaraan. 


Selaras dengan Tono, Kepala Dinas Perkimhub Bagyo Sarastono juga menandaskan inisiatif tersebut sangat pas dengan rencana untuk melakukan perubahan bagi kebijakan angkutan umum yang Iebih manusiawi. “Kami merencanakan edukasi bagi awak angkutan tentang standar penghormatan penumpang yang lebih Ramah HAM, termasuk menjadikannya sebagai salah satu persaratan uji kendaraan. Disperkimhub, menurut Bagyo juga akan membicarakan hal itu dengan DPRD, Organda dan pemangku kepentingan lainnya untuk peremajaan sekaligus sekaligus pengaturan transportasi yang Iebih baik.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here