Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Wonosobo Rendah, Apa Penyebabnya..?

WONOSOBOZONE – Masih rendahnya minat anak-anak Wonosobo untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, mendorong Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) untuk mengambil langkah-langkah lebih serius. Selain sosialisasi ke setiap sekolah, upaya tersebut tampak ketika pada Senin (23/5) 15 Camat dan Kepala UPT diundang untuk mengikuti rapat koordinasi percepatan Wajib Belajar 12 Tahun. Melalui rapat yang digelar di Pendopo Wakil Bupati tersebut, Kepala Dinas Dikbudpora, Samsul Maarif berharap, agar nantinya para Camat bersedia turut mendorong setiap Kades maupun Kalur di wilayah mereka untuk menyukseskan program Wajar 12 Tahun. “Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang SMA/SMK/MA di Kabupaten Wonosobo belum mencapai 50 %, dan itu jelas jauh tertinggal dari APK Provinsi yang telah berada di atas 70 %, apalagi dengan APK Nasional yang berada di atas 80 %,” terang Samsul seusai membuka rapat.
Pihak Dikbudpora, dikatakan Samsul tak berdiam diri dengan kondisi memprihatinkan tersebut, karena selama ini upaya untuk mendorong siswa melanjutkan sekolah juga terus dilakukan. “Sosialisasi ke sekolah, sampai dengan mengundang orangtua murid juga telah kami lakukan agar minat melanjutkan sekolah meningkat,” kata Samsul. Langkah untuk mengajak Camat dan Kepala UPT dari 15 Kecamatan duduk bersama di forum rapat, dikatakan Samsul nantinya akan menajamkan upaya tersebut, karena setelah adanya rapat tersebut, pendataan terhadap lulusan akan lebih intensif. “Kelak, setiap Camat akan meminta agar Kepala Desa bekerjasama dengan sekolah yang ada di desanya mendata siswa-siswa yang tidak mau melanjutkan, beserta alasannya,” jelas Samsul. dari laporan Camat dan Kepala UPT tersebut, Dikbudpora disebut Samsul akan berupaya menganalisa dan memberikan solusi terbaik agar siswa yang tak mau lanjut sekolah bersedia berubah pikiran. “Tak harus di sekolah reguler, karena juga telah tersedia sekolah formal seperti Paket C maupun Paket B,” ungkap Samsul. Faktor-faktor yang memicu ketidakmauan melanjutkan sekolah, dikatakan Samsul juga akan diupayakan solusi, karena apabila hanya karena faktor ekonomi, kini Pemerintah Pusat telah menyediakan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Harapan Samsul tersebut bak gayung bersambut bagi para camat. Pelaksana tugas (Plt) Camat Kertek, Bandriyo mengaku telah berupaya untuk mendorong Kades maupun Kalur di wilayahnya agar meningkatkan minat siswa melanjutkan sekolah. “Bahkan apabila ada kesulitan dari sisi ekonomi dalam hal mengupayakan pendidikan, kami telah meminta agar desa mengintervensi dengan memberikan bantuan, dan apabila tak memungkinkan kami minta untuk secepatnya melaporkan ke Kecamatan,” tegasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here