45 Desa  Belum Laporkan Realisasi Dana Transfer Tahap I

WONOSOBOZONE – Pencairan dana transfer desa (DTD) Tahap II Tahun 2017, sebesar 76 Milyar Rupiah berpotensi terhambat. Masih adanya 45 desa yang hingga akhir bulan September, belum melaporkan realisasi dana transfer tahap pertama, menjadi kendala pencairan dana untuk program pembangunan desa tersebut. Kasubbag Keuangan dan Aset Desa Bagian Pemerintahan Setda, Aldhiana Kusumawati mengungkap perihal keterlambatan laporan tersebut, ketika ditemui di ruang kerjanya, Selasa (3/10). “Alasan keterlambatan karena memang rata-rata mereka belum menyelesaikan kegiatan sehingga belum bisa melaporkan,” ujar Aldhiana. Karena itu, pihaknya berupaya mendorong agar desa-desa yang masih belum memenuhi kewajiban melaporkan realisasi DTD Tahap I agar secepatnya setor karena ini akan menghambat pengajuan dana tahap kedua Tahun 2017.


Bagian Pemerintahan Setda, diakui perempuan yang akrab disapa Dina itu sudah melakukan berbagai upaya agar desa dapat melaporkan realisasi DTD sesuai target waktu yang ditetapkan. “Langkah yang sudah kami lakukan antara lain melalui Bimbingan Teknis (Bintek) laporan dan SPj di Kecamata, pendampingan oleh Kecamatan maupun pendamping desa, hingga secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) kegiatan fisik ke desa,” tutur Dina. Kepada ke-45 desa yang belum menyampaikan laporan mereka, Dina mengungkap target pihaknya adalah sampai akhir minggu pertama Oktober. “Karena pengajuan pencairan dana ke Kemenkeu via KPPN hanya dapat dilakukan apabila laporan realisasi tahap pertama minimal 75 % desa sudah menyetorkan, sementara sekarang baru ada di angka 60,74%,” imbuh nya.


Apabila target di akhir minggu pertama Oktober ini tercapai dan dapat mengajukan pencairan, menurut Dina masih dibutuhkan waktu sekitar 2 minggu sampai dana desa dari APBN tersebut dapat ditransfer ke APBD Kabupaten. Secara realistis, Dina menyebut waktu sampai akhir Tahun 2017 yang hanya tinggal menyisakan kurang dari 3 bulan akan mempersempit gerak desa untuk menyelesaikan kegiatan. “Semua memungkinkan diselesaikan, namun untuk kegiatan-kegiatan fisik juga harus berhitung dengan kondisi cuaca, sehingga kami berharap agar desa-desa yang belum melaporkan realiasi DTD Tahap I benar-benar serius menyikapi hal ini,” tegasnya.

BACA JUGA:  Merawat Keragaman, Memupuk Solidaritas Menuju Indonesia yang Inklusif dan Berkeadilan


Pemerintah Kabupaten, diungkapkan Dina juga telah meluncurkan aplikasi berbasis internet yang dapat dimanfaatkan untuk memantau langsung progres Desa dalam mengalokasikan dana untuk pembangunan. “Dua situs, ada datadesa.wonosobokab.go.id dan apbdes.wonosobokab.go.id yang dapat menampilkan progress  kinerja desa dalam hal pengelolaan dana desa dan dapat digunakan sebagai media audit sosial sederhana,” terang nya. Harapannya, dengan sudah adanya transparansi tersebut, kinerja pemerintah desa akan terpacu dan terhindar dari keterlambatan, baik penyelesaian kegiatan maupun laporannya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.