1271 APK Melanggar Ditertibkan

WONOSOBOZONE – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Wonosobo, bersama Satpol PP dan Polres Wonosobo, kemarin (18/1) melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) yang melanggar di semua wilayah Wonosobo.

Jumlah total APK dan BK yang ditertibkan mencapai 1.988 buah. Ketua Bawaslu Kabupaten Wonosobo Sumali Ibnu Chamid menyatakan, bahwa penertiban APK dan Bahan Kampanye (BK) kali ini, merupakan penertiban tahap dua setelah sebelumnya sudah menertibkan pada bulan lalu.

Hasil pengawasan sampai dengan awal Januari, jumlah APK dan BK yang terpasang di wilayah Wonosobo mencapai 2.499 buah. “Dari jumlah tersebut, tidak semuanya melanggar. Ada yang sudah terpasang sesuai aturan,”katanya.

Dari hasil pengawasan, kata Sumali yang juga membidangi Koordinator Divisi Hukum Data dan Informasi Bawaslu Wonosobo ini, sudah dilakukan pencermatan serta kajian hokum. Hasilnya terdapat 1.271 buah APK dan 717 buah Bahan Kampanye yang masih melanggar, sehingga dilakukan penertiban oleh Bawaslu bersama Tim Gabungan Polres dan Satpol PP. Sedangkan 446 APK dan BH tidak melanggar sehingga tidak ditertibkan.

“Sebelum melakukan penertiban, Kami sudah bersurat kepada Partai Politik peserta Pemilu, rinci dengan data. Surat teguran tersebut, dimaksudkan agar peserta pemilu menertibkan sendiri APK dan BH yang melanggar,”katanya.

Teguran Bawaslu tersebut, kata Sumali, ada sebagian yang merespon dan langsung melakukan perbaikan dalam pemasangan APK maupun BH. Total terdapat 65 APK dan BH yang ditertibkan sendiri oleh Peserta Pemilu. Sumali menyebutkan, pada saat penertiban kemarin, pihaknya bertemu dengan APK yang melanggar, namun ada warga yang diberi tanggung jawab oleh pemilik APK, sehingga diberikan waktu untuk menertibkan sendiri.

“Kami apreasiasi kepada beberapa peserta Pemilu, begitu kami kirim surat. Langsung merespon dengan menertibkan sendiri APK yang melanggar tersebut,”ujarnya.

BACA JUGA:  ​Garuda Muda Gagal Lolos ke Final SEA Games 2017

Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Eko Fifin Haryanti menambahkan, bahwa APK dan Bahan Kampanye yang ditertibkan, sebagian besar melanggar dalam cara pemasangan maupun lokasi. Di antaranya banyak sekali APK yang cara pemasaganya di pohon. Hal ini melanggar ketentuan perundang undangan, baik PKPU ataupun Perbup Nomo 4 Tahun 2018.

“Sedangkan yang lain, melanggar karena dipasang di area kantor pemerintah, tempat pendidikan, tempat ibadah, ruas jalan protokol, jembatan, serta dipasang di tiang listrik atau tiang telepon,”katanya.

Untuk itu, pihaknya berharap, karena waktu kampaye masih panjang. Pihaknya berharap kepada peserta Pemilu dalam memasang APK maupun BH, diharapkan memperhatikan aturan yang dilarang, sehingga dalam pemasangan tidak melanggar. “Kami berharap karena waktu kampanye masih panjang, peserta bisa memperhatikan aturan,”katanya.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.