118 Perangkat Desa Baru Diminta Paham Regulasi Tupoksi

WONOSOBOZONE – Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo, Eko Sutrisno Wibowo meminta kepada 118 perangkat desa (perades) yang lolos uji seleksi dan telah dilantik belum lama ini, benar-benar memahami regulasi terkait tugas pokok dan fungsi masing-masing. Arahan tersebut disampaikan Sekda di depan ke-118 perades yang tengah mengikuti pembekalan di ruang Mangunkusumo Setda, Kamis (9/10). Para perangkat desa yang rata-rata masih muda, dikatakan Sekda juga semestinya bisa berperan menjadi agen perubahan di desanya serta mampu memberikan warna baru bagi kemajuan pembangunan desa. Semakin meningkatnya besaran anggaran desa yang kini berikisar antara 1,2 hingga 1,4 Milyar Rupiah, menurut Sekda juga menuntut kesiapan para perangkat, sehingga mereka selayaknya tidak berhenti  mempelajari regulasi-regulasi yang ditetapkan Pemerintah.


Arahan Sekda itu sejalan dengan materi paparan yang disampaikan Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Wonosobo, Suwondo Yudhistiro. Dalam paparannya yang berjudul Menuju Pelayanan Prima Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Suwondo menerangkan perihal pentingnya para perangkat memahami prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa. Setidaknya, menurut Suwondo ada enam prinsip yang mesti dipahami setiap perangkat desa, yaitu prinsip transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, serta keseimbangan hak dan kewajiban. “Transparansi artinya penyelenggaraan pemerintahan bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti warga masyarakat,” jelas Suwondo. Sementara prinsip akuntabilitas menurutnya dapat diartikan pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.


Selanjutnya, prinsip kondisional diterangkan oleh Suwondo sebagai prinsip dimana penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima layanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas. “Prinsip partisipatif artinya pemerintahan desa mampu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan layanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat,” bebernya lebih lanjut. Untuk dua prinsip terakhir, yaitu kesamaan hak dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, setiap perangkat desa diminta Suwondo untuk tidak diskriminatif kepada warga masyarakat, termasuk membeda-bedakan suku, ras, agama, golongan, gender maupun status ekonomi, serta mampu menyelenggarakan layanan publik yang memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.


Selain Sekda dan Ketua Komisi A, pemateri lain yang dihadirkan dalam pembekalan tersebut menurut Kepala Bagian Pemerintahan Setda, Tono Prihatono berasal dari internal Bagian Pemerintahan, yaitu Kasubbag Keuangan dan Aset Desa Aldhiana Kusumawati dan Kasubbag Pemerintahan Desa, Amin Purnadi. Materi yang disampaikan pihaknya, menurut Tono meliputi bagaimana para perangkat desa mesti bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka, serta mengenai tata kelola keuangan dan aset desa. “Prinsipnya adalah  agar kedepan para perangkat desa baru ini benar-benar mampu mengemban tugas dengan baik, serta terhindar dari perilaku negatif yang dapat menyebabkan mereka berurusan dengan aparat hukum,” pungkas Tono.

BACA JUGA:  Komisi A : Fenomena Mabuk Komix di Wonosobo perlu Perhatian

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.