​Usai Kesepakatan MoU Kemendes dan Polri, Karding Minta Kades Jangan Takut Diawasi Polisi

WONOSOBOZONE- Anggota Komisi III DPR RI, Abdul Kadir Karding meminta kepada Kades yang ada di Kabupaten Wonosobo untuk tidak takut oleh banyaknya pengawas dalam pengelolaan dana desa. Hal tersebut disampaikan olehnya saat melakukan sosialisasi Peraturan Desa di Wonosobo, Senin (13/11) setelah adanya memorandum of understanding (MoU) antara Polri dan Kementerian Desa beberapa minggu sebelumnya terkait keterlibatan Polri dalam pencegahan, pengawasan dan penanganan Dana Desa. “Dilain sisi, kami juga meminta peran serta kepolisian dalam pengawasan dana desa, tidak dilakukan guna mencari-cari kesalahan pemerintah desa. Apalagi, dilakukan dengan menakut-nakuti, mengintimidasi dan meminta uang tutup mulut,” ungkap pria yang akrab dengan sebutan Karding di hadapan 236 Kades dengan didampingi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI dan beberapa anggota DPRD Wonosobo.

.
Menurut Karding, MoU tersebut dibuat untuk memaksimalkan penggunaan dana desa agar dapat terserap sekaligus berimbas secara positif di masyarakat. Karena, lanjutnya, tugas polisi adalah mengayomi dan mendampingi pemerintah desa untuk bisa menjalankan kegiatan pembangunan dari dana desa secara baik dan benar. “Saat ini banyak pemerintah desa merasa resah dan bekerja kurang maksimal karena dapat pengawasan ekstra ketat. Meski demikian, kami meminta tindakan dan pemikiran desa atas kekhawatiran itu dibuang jauh-jauh. Kalau pihak desa benar, maka tak perlu seperti itu. Tapi sepenuhnya kami tetap mendukung desa untuk menjadi yang lebih baik,” terangnya.

.
Kedepan, Karding berharap aparat kepolisian lebih menekankan kinerjanya kearah pencegahan, pendampingan dan pengawalan dana desa. Tak bisa dipungkiri, sebetulnya keresahan para kepala desa mendapat pengawasan dari pihak kepolisian hanya faktor psikologis. “Tak ayal, ketika Kapolsek atau Babinkamtibmas meminta data Rencana Anggaran Biaya (RAB), kerap dianggap pemerintah desa sebagai pengawasan mendetail para penegak hukum,” tandasnya.

.
Sementara itu Kepala Desa Wonolelo Kec. Wonosobo, Urip Widodo menjelaskan, jika transparansi dana desa dilakukan dengan pengawasan sangat ketat, dimungkinkan banyak Kades malas mencalonkan diri lagi menjadi kepala desa. “Karena saat ini tuntutan trasparansi sudah sangat komplek, baik dari transparasi menggunakan baliho infografis, melalui open data keuangan di internet, serta pengawasan banyak lembaga,” katanya.

.
Kapolres Wonosobo, AKBP Muhammad Ridwan menyebutkan, terkait dana desa pihaknya sepakat jika penegakan hukum menjadi langkah akhir. Pihaknya juga sangat menjunjung tinggi kerjasama dengan Pemkab Wonosobo, dalam hal penegakan hukum akan diserahkan terlebih dulu kepada Inspektorat. “Kami mengutamakan upaya pencegahan. Jika kami mendapat laporan, maka kasus akan disampaikan ke Inspektorat guna dilakukan audit. Jika telah terbukti, baru akan dilakukan penyelidikan,” pungkas Kapolres.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here